AMBALAT – 27 Mei 2005, Daniel Estulin, seorang penulis keturunan Rusia yang menginvestigasi keberadaan Paguyuban Bilderberg menulis, bahwa konfrontasi politik Indonesia dan Malaysia di kawasan kaya minyak di Laut Sulawesi menjadi topik diskusi utama anggota Bilderberg dalam satu pertemuannya pada 2005.
Bilderberg adalah kumpulan orang-orang paling berkuasa di dunia yang misterius namun ditengarai sangat menentukan arah kecenderungan internasional. Mereka diantaranya para birokrat, industrialis dan bankir.
Diantara anggota Bilderberg yang menghadiri Konferensi 2005 –konon diadakan tiap tahun– adalah pimpinan British Petroleum (BP) Peter D. Sutherland dan bos Royal Dutch Shell Jeroen van der Veer.
Mengutip Estulin, semua orang di Paguyuban paham bahwa perang akan memberi landasan bagi hadirnya pasukan pemelihara perdamaian PBB sehingga eksploitasi energi di Ambalat bisa mereka kontrol.
Estulin mungkin provokatif, namun fakta menunjukkan ancaman pecahnya konfrontasi terbuka antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat memang kian besar.
Suhu konflik memanas hingga mencapai titik ekstrem pada 2005 dan paruh pertama tahun ini. Itu semua beriringan dengan kesepakatan eksplorasi minyak dengan para raksasa tambang minyak di perairan yang diklaim memiliki cadangan minyak 2 miliar barel dan 3-5 triliun kubik gas alam cair (LNG) itu.
Sikap Malaysia sendiri mengeras setelah gugatan mereka di Sipadan dan Ligitan dimenangkan Mahkamah Internasional pada 2002 yang membuat batas lautnya memanjang hingga cukup untuk mengklaim Ambalat, termasuk Blok XYZ yang berlimpah ruah gas.
108 tahun lalu, pada 1891, Inggris dan Belanda yang menguasai Kalimantan, menetapkan garis paralel 4 derajat 10 menit Lintang Utara sebagai batas administrasi kolonial mereka.
Pulau Sipadan dan Ligitan yang hanya sekian menit dari garis batas kolonial itu menjadi milik Indonesia meskipun secara geografis lebih dekat ke pantai Malaysia.
Pada 1979, Malaysia resmi mengklaim kedua pulau sebagai teritorinya, namun baru 23 tahun kemudian, pada 2002, Malaysia resmi memilikinya.
Sukses di kedua pulau ini ternyata membuat Malaysia “pede.” Tiga tahun setelah itu, pada 16 Februari 2005, Malaysia memberi konsesi penambangan minyak di Blok Ambalat, kepada Royal Dutch Shell dan Petronas.
Seolah mengaplikasikan doktrin penguasaan laut dari pakar strategi perang Alfred Thayer Mahan yang dianut banyak rezim maritim dunia, Indonesia bereaksi keras terhadap langkah Malaysia itu dengan segera menggelar armada perang di Ambalat sebagai simbol kedaulatan RI di wilayah itu.
Dalam “The Influence of Sea Power Upon History,” Mahan menyebut penguasaan maritim oleh angkatan laut adalah kunci sukses dalam politik internasional.
Penguasaan laut ini sebagai pilar bagi operasi kebijakan di darat (diplomasi dan militer) dan simbol penjagaan atas asset maritim dengan menghentikan manuver lawan di wilayah itu. Intinya, penggelaran kekuatan laut adalah deterens (pencegahan) terhadap musuh yang hendak memasuki area internasional yang disengketakan.
Ironisnya, Malaysia juga mengaplikasikan pendekatan serupa. Kedua negara pun berlomba meyakinkan dunia mengenai siapa yang berkuasa di Ambalat.
Masalahnya, Malaysia akan amat sulit mendapatkan Ambalat ketimbang saat memperoleh Sipadan dan Ligitan tujuh tahun silam.
Bukan saja kedua negara mengadopsi pendekatan hukum internasional yang berbeda sehingga diplomasi menjadi amat alot, namun juga menghadapi Indonesia yang lebih militan dan “all out” di Ambalat, disamping juga lebih siap landasan hukumnya.
Bilderberg adalah kumpulan orang-orang paling berkuasa di dunia yang misterius namun ditengarai sangat menentukan arah kecenderungan internasional. Mereka diantaranya para birokrat, industrialis dan bankir.
Diantara anggota Bilderberg yang menghadiri Konferensi 2005 –konon diadakan tiap tahun– adalah pimpinan British Petroleum (BP) Peter D. Sutherland dan bos Royal Dutch Shell Jeroen van der Veer.
Mengutip Estulin, semua orang di Paguyuban paham bahwa perang akan memberi landasan bagi hadirnya pasukan pemelihara perdamaian PBB sehingga eksploitasi energi di Ambalat bisa mereka kontrol.
Estulin mungkin provokatif, namun fakta menunjukkan ancaman pecahnya konfrontasi terbuka antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat memang kian besar.
Suhu konflik memanas hingga mencapai titik ekstrem pada 2005 dan paruh pertama tahun ini. Itu semua beriringan dengan kesepakatan eksplorasi minyak dengan para raksasa tambang minyak di perairan yang diklaim memiliki cadangan minyak 2 miliar barel dan 3-5 triliun kubik gas alam cair (LNG) itu.
Sikap Malaysia sendiri mengeras setelah gugatan mereka di Sipadan dan Ligitan dimenangkan Mahkamah Internasional pada 2002 yang membuat batas lautnya memanjang hingga cukup untuk mengklaim Ambalat, termasuk Blok XYZ yang berlimpah ruah gas.
108 tahun lalu, pada 1891, Inggris dan Belanda yang menguasai Kalimantan, menetapkan garis paralel 4 derajat 10 menit Lintang Utara sebagai batas administrasi kolonial mereka.
Pulau Sipadan dan Ligitan yang hanya sekian menit dari garis batas kolonial itu menjadi milik Indonesia meskipun secara geografis lebih dekat ke pantai Malaysia.
Pada 1979, Malaysia resmi mengklaim kedua pulau sebagai teritorinya, namun baru 23 tahun kemudian, pada 2002, Malaysia resmi memilikinya.
Sukses di kedua pulau ini ternyata membuat Malaysia “pede.” Tiga tahun setelah itu, pada 16 Februari 2005, Malaysia memberi konsesi penambangan minyak di Blok Ambalat, kepada Royal Dutch Shell dan Petronas.
Seolah mengaplikasikan doktrin penguasaan laut dari pakar strategi perang Alfred Thayer Mahan yang dianut banyak rezim maritim dunia, Indonesia bereaksi keras terhadap langkah Malaysia itu dengan segera menggelar armada perang di Ambalat sebagai simbol kedaulatan RI di wilayah itu.
Dalam “The Influence of Sea Power Upon History,” Mahan menyebut penguasaan maritim oleh angkatan laut adalah kunci sukses dalam politik internasional.
Penguasaan laut ini sebagai pilar bagi operasi kebijakan di darat (diplomasi dan militer) dan simbol penjagaan atas asset maritim dengan menghentikan manuver lawan di wilayah itu. Intinya, penggelaran kekuatan laut adalah deterens (pencegahan) terhadap musuh yang hendak memasuki area internasional yang disengketakan.
Ironisnya, Malaysia juga mengaplikasikan pendekatan serupa. Kedua negara pun berlomba meyakinkan dunia mengenai siapa yang berkuasa di Ambalat.
Masalahnya, Malaysia akan amat sulit mendapatkan Ambalat ketimbang saat memperoleh Sipadan dan Ligitan tujuh tahun silam.
Bukan saja kedua negara mengadopsi pendekatan hukum internasional yang berbeda sehingga diplomasi menjadi amat alot, namun juga menghadapi Indonesia yang lebih militan dan “all out” di Ambalat, disamping juga lebih siap landasan hukumnya.
0 komentar:
Posting Komentar